Masohi,InfoNegeriNews.Com -Akademisi Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas DR Djar Wattiheluw, Yuslan Idris, mendukung penuh langkah kepolisian dalam upaya membongkar dan mengungkap praktik ilegal terkait keikutsertaan honorer siluman dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,Masohi, Selasa (27/5/2025).
Menurutnya tindakan tegas Kepolisian sangat penting untuk membersihkan birokrasi dari praktik-praktik ilegal dan tidak profesional.”
Sebagaimana diketahui, Larangan pengangkatan honorer baru telah diatur dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Bahkan, Keputusan MenPAN-RB Nomor 347 Tahun 2024 juga menegaskan bahwa peserta seleksi PPPK harus berasal dari honorer eks THK-II atau terdata dalam database Non ASN BKN tahun 2022, dan dibuktikan dengan SPTJM serta surat keterangan aktif dua tahun terakhir.
Namun faktanya, sejumlah peserta diduga tidak memenuhi syarat namun tetap lolos administrasi. Sebuah media mengungkap sedikitnya lima peserta seleksi PPPK yang tak pernah honor namun lolos verifikasi berkas, dan tersebar di Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Perhubungan Malteng.
Dalam diskusi publik yang digelar Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) di salah satu kafe di Kota Masohi, Jumat (23/5).
Mantan Ketua PWI Maluku Tengah ini menambahkan kasus honorer siluman bukan hal baru dan sudah menjadi rahasia umum di lingkup birokrasi Malteng.
“Kami sepakat kasus ini harus dibongkar. Setiap orang yang terlibat dalam memproduksi tenaga honorer siluman harus diproses hukum. Akibat perbuatan mereka, banyak orang yang kehilangan kesempatan menjadi ASN atau PPPK,” tegas Yuslan yang juga merupakan wartawan senior di Maluku.
Lebih lanjut, Ia menyebut, pengusutan tidak boleh berhenti pada satu instansi atau OPD saja, sebab praktik ini diduga melibatkan banyak pihak lintas instansi.
“Kalau mau jujur, honorer siluman ini bukan hanya di satu OPD. Kawan-kawan wartawan di Malteng juga sudah pernah soroti kasus serupa di OPD lain, tapi tidak ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum. Kali ini harus tuntas dan menyeluruh,” pintanya.
Wartawan Senior di Maluku ini menyoroti terus meningkatnya jumlah honorer setiap tahun, padahal sejak 2023, Kementerian PAN-RB telah melarang pengangkatan tenaga honorer baru.
“Jumlahnya terus bertambah tiap tahun. Padahal, sudah ada rekrutmen tiap tahun dan larangan pengangkatan baru. Jadi yang benar ini data honorer yang mana? Kalau dalam seleksi PPPK formasi tahun 2025 kemarin jumlahnya lebih dari 1.000 orang, apakah mereka benar-benar honorer?” tukasnya.
Ia menduga kuat ada kerja sama antara pihak luar yang memiliki pengaruh dengan oknum di lingkup Pemkab Malteng, yang secara sistematis menyisipkan nama-nama honorer siluman dalam daftar seleksi.
“Ini bukan kerja satu orang. Ada pengaruh kuat dari luar yang bermain bersama pihak di internal pemerintah. Mereka yang harus diusut dan diseret ke pengadilan,”Tandasnya*(INF-002)
