“Bupati Maluku Tengah Terjebak Birokrasi Lama”
Oleh: Fahri Asyatri, Ketua LSM Pukat Seram
INFONEGERINEWS.COM— Di permukaan, situasi pemerintahan Maluku Tengah tampak berjalan normal. Iklan-iklan program daerah bertebaran, acara-acara seremonial terus dipoles agar suasana terlihat bersahabat dan menyenangkan di mata publik, terutama bagi Bupati yang baru. Namun kalau kita jujur membaca realitasnya, nuansa bahwa Bupati dikendalikan oleh lingkungan birokrasi lama begitu terasa kental.
Fakta di lapangan berbicara lain. Problem-problem daerah terus bermunculan tanpa bisa ditangani cepat, seolah kepala daerah hanya menjadi pelengkap dari sistem birokrasi yang sudah nyaman dengan pola lama. Bupati tampak sulit bergerak, sebab segala keputusan, langkah, hingga kebijakan strategis harus melewati restu dan arahan dari para “pemain lama” yang selama ini mendominasi jalur informasi dan pengaruh di lingkaran pemerintahan.
Kondisi ini makin riskan karena kanal informasi menuju Bupati hanya berasal dari satu aliran kelompok birokrasi tertentu. Akibatnya, keputusan-keputusan yang diambil pun pincang dan bias kepentingan. Bupati tampaknya terjebak dalam pola politik birokrasi warisan rezim sebelumnya yang coba dipertahankan oleh orang-orang yang masih bercokol di lingkaran kekuasaan.
Secara politik, kita bisa menyebut bahwa Bupati saat ini sedang diatur atau bahkan dijebak dalam sebuah skenario pelanggengan kekuasaan birokrasi lama. Pola dan gaya birokrasi tetap dipertahankan, player-nya pun tak berubah. Hanya berganti wajah di kursi nomor satu, tapi struktur pengendali di belakang layar tetap orang yang sama.
Sebagai masyarakat sipil, kami di Pukat Seram memandang ini situasi berbahaya bagi masa depan pemerintahan Maluku Tengah. Kalau Bupati tak segera melakukan reposisi dan merombak total pola kerja birokrasi, maka jargon-jargon perubahan dan pembangunan hanya akan menjadi ilusi belaka.
Bupati butuh keberanian. Bukan sekadar menikmati acara gunting pita, rapat seremonial, dan program pencitraan di media. Tapi harus berani memutus mata rantai ketergantungan dari pemain lama dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pemerintahan.
Tanpa itu, daerah ini akan terus digerogoti kepentingan kelompok birokrasi lama, dan rakyat hanya jadi penonton di kampung sendiri. ( INN-AS)
