PRESIDEN PEDULI KESEHATAN, MASOHI MALAH BERGELUT DENGAN LIMBAH DAN MINIMNYA OBAT UNTUK PASIEN BPJS ?
Tiga Tahun Disebut Menumpuk di Perumahan Dokter, Bupati Diam? PMII Desak Polisi dan Kejaksaan Bergerak
—————————
INFO NEGERI NEWS— Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, wajah Kota Masohi kembali dipertanyakan. Di tengah berbagai slogan tentang pembangunan dan pelayanan publik, muncul persoalan serius yang menyentuh langsung keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat: dugaan keberadaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) milik RSUD Masohi di kawasan perumahan dokter rumah sakit tersebut.
Menurut sumber yang diterima media ini, limbah tersebut disebut telah berada di kawasan perumahan dokter RSUD Masohi selama kurang lebih tiga tahun.
Jika informasi tersebut benar, pertanyaannya sederhana namun serius: siapa yang bertanggung jawab?
Mengapa limbah yang diduga merupakan limbah B3 rumah sakit bisa berada begitu lama di kawasan perumahan?
Dan yang lebih penting, mengapa persoalan ini seolah tidak menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah?
Persoalan ini bukan sekadar masalah pemandangan kota yang kotor. Limbah B3 medis memiliki karakteristik yang membutuhkan pengelolaan khusus karena dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
Pemerintah sendiri telah mengatur pengelolaan limbah B3 melalui PP Nomor 22 Tahun 2021. Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa penghasil limbah B3 wajib melakukan penyimpanan sesuai ketentuan dan memenuhi rincian teknis penyimpanan, termasuk bagi instansi pemerintah yang menghasilkan limbah B3.
Bahkan standar kesehatan rumah sakit mengharuskan pengelolaan limbah B3 medis dilakukan sejak pewadahan, pengangkutan, penyimpanan hingga pengelolaan lebih lanjut melalui fasilitas yang memenuhi ketentuan.
MASALAH RSUD BUKAN BARU HARI INI
Persoalan RSUD Masohi juga bukan isu yang baru muncul.
Pada Agustus 2025, mahasiswa KAMMI dan GMKI pernah melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Maluku Tengah dengan membawa isu “Malteng Krisis Layanan Kesehatan” dan mendesak pemerintah mengambil langkah terhadap berbagai persoalan pelayanan di RSUD Masohi.
Pada September 2025, puluhan mahasiswa dari sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan juga melakukan aksi di Masohi dan membawa tuntutan terkait transparansi pemerintah serta evaluasi kinerja RSUD.
Artinya, masyarakat dan mahasiswa sebenarnya sudah berkali-kali bersuara.
Namun publik kini kembali bertanya: Sampai kapan keluhan masyarakat hanya menjadi bahan demonstrasi tanpa penyelesaian yang terbuka?
DUGAAN ANGGARAN JUGA DIMINTA DIBUKA
Tidak hanya persoalan limbah dan pelayanan kesehatan.
Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa juga sebelumnya telah menyuarakan dugaan persoalan dalam pengelolaan anggaran RSUD, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan obat, alat kesehatan (alkes), maupun pembangunan fasilitas rumah sakit.
Media ini tidak menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana. Namun, ketika muncul dugaan mengenai penggunaan uang negara, terlebih pada sektor kesehatan, pemeriksaan dan klarifikasi oleh aparat penegak hukum merupakan hal yang patut dipertimbangkan agar tidak muncul ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Pertanyaannya kemudian mengarah kepada Polres Maluku Tengah dan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah:
Apakah Keluhan dan aspirasi masyarakat mengenai RSUD Masohi sudah ditelaah secara serius?
Jika sudah, bagaimana perkembangannya? Jika belum, mengapa?
Publik berhak memperoleh kepastian bahwa setiap dugaan penyimpangan keuangan negara diperiksa berdasarkan bukti, bukan dibiarkan menjadi rumor yang terus berkembang.
PMII: BUPATI HARUS EVALUASI DIREKTUR RSUD
Ketua PMII Maluku Tengah mendesak aparat penegak hukum agar tidak menutup mata terhadap berbagai laporan masyarakat.
“Kami mendesak aparat penegak hukum, baik Polres Maluku Tengah maupun Kejaksaan Negeri, untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan keuangan di RSUD Masohi. Ini menyangkut uang negara dan pelayanan kesehatan masyarakat.”
Ia juga meminta Bupati Maluku Tengah mengevaluasi Direktur RSUD Masohi.
Menurutnya, desakan evaluasi terhadap pengelolaan RSUD telah beberapa kali disampaikan, tetapi hingga kini belum mendapat respons yang dianggap memadai.
“Sudah berkali-kali kami sampaikan, tetapi tidak direspons. Kami mau mengadu ke mana lagi?”
Nada pertanyaan itu menggambarkan keresahan masyarakat yang merasa persoalan pelayanan kesehatan di daerah belum mendapatkan jawaban yang jelas.
PRESIDEN PEDULI KESEHATAN, MASOHI MALAH BERGELUT DENGAN LIMBAH DAN MINIMNYA OBAT UNTUK PASIEN BPJS ?
Sorotan terhadap RSUD Masohi menjadi semakin kontras ketika dibandingkan dengan arah kebijakan nasional.
Dalam pidato kenegaraan dan agenda pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata sebagai salah satu agenda prioritas. Presiden juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara.
Maka muncul pertanyaan keras dari masyarakat Maluku Tengah:
Kalau kesehatan adalah hak rakyat, mengapa persoalan lingkungan dan pelayanan di rumah sakit pemerintah daerah justru terus dipertanyakan?
Kalau rumah sakit adalah tempat menyelamatkan nyawa, mengapa dugaan persoalan limbah B3 selama bertahun-tahun bisa muncul,?. Ketersediaan Obat untuk Pasien BPJS juga minim, sampai Pasien BPJS membeli Obat di luar RSUD.
Dan yang paling menggelitik: BUPATI MAU MENUNGGU SAMPAI ADA KORBAN?
Pertanyaan tersebut tentu bukan tuduhan bahwa telah terjadi korban. Namun justru karena risikonya menyangkut kesehatan dan keselamatan manusia, pemerintah seharusnya tidak menunggu munculnya korban baru kemudian bertindak.
Pemerintah Provinsi Maluku sendiri pernah mencatat bahwa pengelolaan limbah medis di Maluku menghadapi persoalan serius, termasuk keterbatasan kapasitas pengolahan dan adanya timbulan limbah medis yang belum terkelola secara maksimal. Dokumen tersebut juga menyebut penumpukan limbah medis infeksius dapat berdampak terhadap petugas fasilitas kesehatan, pasien maupun masyarakat sekitar.
Karena itu, dugaan limbah B3 di lingkungan RSUD Masohi dan Persoalan Obat semestinya tidak dianggap sebagai persoalan kecil.
PMII: KALAU PERLU, KAMI SURAT PRESIDEN
Ketua PMII Maluku Tengah bahkan mempertanyakan ke mana lagi masyarakat harus mengadu apabila persoalan yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak segera mendapatkan respons.
“Apakah kami harus menyurat dan mengadu kepada Bapak Presiden RI? Karena ini menyangkut nyawa manusia. Kesehatan itu penting. Jangan abaikan masyarakat sampai akhirnya masyarakat menjadi korban.”
Pernyataan itu menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Sebab pelayanan kesehatan bukan hanya tentang gedung megah, pengadaan alat kesehatan atau besarnya anggaran.
Rumah sakit adalah tempat rakyat menggantungkan hidup ketika sakit.
Karena itu, seluruh proses pengelolaan RSUD, mulai dari pelayanan, obat-obatan, alkes, pembangunan, penggunaan anggaran hingga pengelolaan limbah, harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
JANGAN HANYA PASANG BALIHO HUT RI, TAPI LUPAKAN KESELAMATAN RAKYAT
Menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-81, pemerintah tentu akan memasang berbagai ornamen kemerdekaan di sudut-sudut Kota Masohi.
Namun kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirayakan dengan baliho, umbul-umbul dan upacara.
Kemerdekaan juga berarti rakyat berhak mendapatkan lingkungan yang aman, pelayanan kesehatan yang layak dan pemerintah yang mau mendengar suara rakyat.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret Bupati Maluku Tengah dan Aparat Penegak Hukum.
Apakah dugaan limbah B3 tersebut akan segera diperiksa?
Apakah lokasi akan diperiksa oleh instansi lingkungan hidup dan kesehatan?
Apakah pengelolaan RSUD akan dievaluasi secara menyeluruh?
Apakah dugaan penyimpangan anggaran akan ditelusuri aparat penegak hukum?
Atau semua itu kembali berakhir sebagai teriakan masyarakat yang hilang ditelan sunyi birokrasi?
Publik tidak meminta pemerintah langsung menyatakan siapa yang salah.
Publik hanya meminta satu hal: PERIKSA. BUKTIKAN. DAN BUKA HASILNYA KEPADA MASYARAKAT. (INN-AS)
