Kapolres dan Bupati Maluku Tengah serta DPRD  harus Usut dugaan Penyelewengan Anggaran dan Evaluasi tata Kelola Pemerintahan ini, Kami juga akan bersurat dan menyampaikan tuntutan kami ini ke Bapak Presiden dan Kapolri sebagai bagian koreksi kami terhadap Pemerintahan dan penegakkan hukum di Negara ini labih khusus di Maluku Tengah

——————–

INFONEGERINEWS.COM–Sejumlah mahasiswa yang tergabung bersama organisasi kepemudaan (OKP) di Kota Masohi menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Bupati, Polres, dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Rabu (3/9). Aksi tersebut membawa 14 poin tuntutan yang menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran daerah, khususnya hibah pendidikan, pengelolaan RSUD Masohi, serta Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Aksi yang berlangsung tertib sejak pagi hingga sore ini menuntut Kapolres Maluku Tengah untuk mengusut dugaan penyelewengan dana hibah Pemda kepada Politeknik Ambon yang beroperasi di Masohi dan Banda. Dana tersebut diketahui mengalir sejak tahun 2017 hingga 2024 secara konsisten, namun kampus-kampus lain di wilayah Maluku Tengah tidak mendapatkan perhatian serupa.

Anehnya Pemda dan DPRD Maluku Tengah memberikan bantuan kepada Politeknik Negeri Ambon yang buka kelas di Masohi dan Banda. padahal Politeknik itu Negeri dan telah memperoleh anggaran dari Pemerintah Pusat. Masa Pemerintah bantu Pemerintah, Mestinya Pemerintah membantu Masyarakat,

Fakta yang terjadi Kampus yang di Ambon dibantu, Kampus didaerahnya sendiri diabaikan dan jadi penonton.  ada apa dibalik semua ini. Tidak adil dalam berpemerintahan dan harus di usut.

“Mengapa hanya Politeknik Ambon yang dibantu terus-menerus? Di mana keadilan bagi kampus-kampus lain yang ada di Maluku Tengah? Ini bentuk diskriminasi anggaran!” tegas Nasarudin Limawitak, salah satu orator aksi saat membacakan tuntutan di depan Polres Malteng.

Selain hibah kampus, massa aksi juga mendesak aparat penegak hukum menyelidiki dugaan penyelewengan dana PPJ periode 2022–2024. Pajak sebesar 10 persen yang dipotong dari masyarakat dinilai tidak jelas penggunaannya dan jauh dari prinsip transparansi.

Aksi tersebut juga menyoroti buruknya pengelolaan RSUD Masohi yang disebut tidak akuntabel. Massa mendesak pencopotan Direktur RSUD Masohi atas kegagalan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan. Beberapa pasien BPJS, menurut mereka, bahkan harus membeli obat dari luar karena RSU tidak mampu menyediakan fasilitas dan logistik dasar, termasuk ketersediaan oksigen.

“Kapolres dan Bupati Maluku Tengah serta DPRD harus Usut dugaan Penyelewengan Anggaran dan Evaluasi tata Kelola Pemerintahan ini, Kami juga akan bersurat dan menyampaikan tuntutan kami ini ke Bapak Presiden dan Kapolri sebagai bagian koreksi kami terhadap Pemerintahan dan penegakkan hukum di Negara ini labih khusus di Maluku Tengah. “Ungkap Rasyid disela-sela demonstrasi.

Kapolres Apresiasi Aksi Damai

Kapolres Maluku Tengah, yang menerima langsung massa aksi, menunjukkan sikap terbuka dan humanis serta ramah terhadap masa aksi. Ia berterima kasih atas jalannya demonstrasi yang damai dan tertib, serta menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan diterima .

“Kegiatan ini berjalan lancar, dan aspirasi yang disampaikan dapat kami terima. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada,” ujar Kapolres dalam arahannya.

Menariknya, di tengah aksi, Kapolres yang humanis ini juga menyiapkan konsumsi bagi massa aksi sebagai bentuk empati atas perjuangan mereka.

“Kalian sudah dari jam 9 pagi. Ini jam 12 baru jalan lagi. Makan dulu, baru lanjut ke DPRD,” ujar Kapolres yang dikenal dekat dengan kalangan mahasiswa.

Aksi damai ini mendapat apresiasi dari peserta aksi. Salah satu orator, Abdul Rasid, mengungkapkan rasa terima kasihnya.

“Terima kasih Bapak Kapolres. Kami hanya berharap, tuntutan kami hari ini bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.

Berikut 14 tuntutan lengkap yang disuarakan oleh mahasiswa dan OKP:

1. Menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI yang dianggap menambah beban rakyat.

2. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk menjaga amanah rakyat.

3. Mendesak Kapolres Maluku Tengah mengusut dugaan penyalahgunaan dana hibah Pemda kepada Politeknik Ambon.

4. Menuntut pemerataan bantuan hibah kampus bagi seluruh perguruan tinggi di Maluku Tengah.

5. Mendesak penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan dana Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tahun 2022–2024.

6. Mendesak transparansi dan akuntabilitas pengelolaan RSUD Masohi.

7. Menuntut pencopotan Direktur RSUD Masohi.

8. Meminta evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.

9. Mendesak peningkatan layanan dan fasilitas bagi pasien BPJS di RSUD Masohi.

10. Menuntut transparansi penggunaan dana bantuan COVID-19 di Malteng.

11. Mendesak DPRD Malteng menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan tegas.

12. Menuntut penghapusan praktik KKN dalam distribusi bantuan sosial dan hibah daerah.

13. Menuntut perbaikan layanan publik di seluruh kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah.

14. Meminta Pemda dan DPRD terbuka dalam proses penganggaran dan pelaporan keuangan daerah.

Aksi mahasiswa dan OKP ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Dengan aspirasi yang telah disampaikan secara terbuka dan tertib, massa aksi berharap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti setiap tuntutan demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan Penegakkan Hukum yang transparan di Maluku Tengah sesuai arahan bapak Presiden Prabowo Subianto. (INN-AS01)