INFONEGERINEWS.COM—Wakil Ketua Saniri Negeri Lafa, Gustaf Rehena, membantah keras informasi yang menyebutkan bahwa aksi pemalangan Kantor Negeri Lafa dilakukan pada malam hari. Klarifikasi ini disampaikannya menanggapi pemberitaan yang beredar melalui pernyataan Ketua PABPDSI Maluku Tengah pada Rabu kemarin.
Dalam keterangannya kepada media di Masohi, Jumat (11/7/2025), Gustaf menegaskan bahwa aksi pemalangan kantor negeri tersebut sebenarnya terjadi pada Jumat pagi sekitar pukul 09.00 WIT, bukan malam hari sebagaimana diberitakan.
“Kami ingin meluruskan bahwa pemalangan kantor negeri tidak terjadi pada malam hari. Ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak keliru,” tegas Gustaf Rehena.
Lebih lanjut, Rehena menjelaskan bahwa sebelum aksi tersebut dilakukan, telah digelar rapat resmi Lembaga Saniri Negeri Lafa, yang kemudian secara mufakat memutuskan langkah pemalangan kantor negeri tersebut.
Menurutnya, tindakan itu diambil lantaran pemerintahan Negeri Lafa sudah tidak aktif selama 12 hari terakhir, yang berdampak pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat. Situasi ini, kata dia, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan unsur Saniri Negeri Lafa.
“Ketidakaktifan pemerintah negeri selama hampir dua pekan itu sangat merugikan masyarakat. Maka rapat lembaga memutuskan untuk melakukan pemalangan sebagai bentuk desakan agar pemerintahan kembali berjalan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Gustaf Rehena juga menyinggung soal keterlambatan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang menurutnya seharusnya disalurkan pada tahun 2024 namun hingga tahun 2025 baru direalisasikan. Hal ini, lanjutnya, menyebabkan kesulitan bagi masyarakat penerima manfaat.
“Ini juga menjadi keprihatinan kami di lembaga Saniri Negeri. Bahkan kami menduga ada indikasi penyalahgunaan dana ADD dan DD di pemerintahan Negeri Lafa,” tegasnya.
Saniri Negeri Lafa, lanjut Gustaf, juga menyayangkan kehadiran Ketua BAPSDI Malteng yang notabene adalah staf pemerintah di Negeri Lafa, karena pernyataannya dinilai memperkeruh suasana di tengah masyarakat.
Di akhir keterangannya, Gustaf Rehena berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat dan meminta agar semua pihak menjaga kondusivitas di Negeri Lafa.
“Kami tetap berkomitmen mendukung program-program pemerintah, termasuk instruksi Presiden Prabowo untuk memberantas praktik korupsi. Kami siap bekerja sama dengan Pemkab Maluku Tengah dan pihak terkait untuk kesejahteraan masyarakat Negeri Lafa,” pungkasnya. (IFN-002)
