DAK Nonfisik Sertifikasi Guru Tak disalurkan, Pj Bupati Malteng Harus Bertanggung Jawab

INFONEGERINEWS,COM– Riel Silawane menulis dalam Akun Fb,24/24,  Penggunaan Dana Sertifikasi untuk Pos Pembiayaan Lain itu tdk Dapat dibenarkan”

Ketua LSM Pukat Seram pun menulis , “Pemda diharamkan pakai dana TPG untuk selain peruntukannya dan dilarang tunda pembayaran TPG. Dana sudah masuk di kas daerah” . Fahri AS (fb/9/1/24),

Ada dua jenis dana alokasi khusus, yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Informasi yang akan disampaikan kali ini adalah jenis DAK Nonfisik karena untuk tunjangan guru itu tergolong kedalam Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.072022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik,Pasal 26, ayat (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Realisasi pembayaran dana tunjangan Guru ASN daerah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kementerian keuangan c.q. dirjen perimbangan keuangan secara semesteran, 

Penyampaian laporan realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayai (1) disertai dengan rekapitulasi SP2D  penyaluran dana tunjangan guru ASN daerah, lanjut ayat 2

Laporan realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan atau dokumen elektronik (softcopy)  dalam bentuk aplikasi. tulis PMK ayat 3.

Para Guru di Kabupaten Maluku Tengah sampai tahun 2024 belum juga mendapatkan Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) Triwulan III dan IV Tahun 2023 Sementara Dana yang diperuntukkan untuk para Guru adalah Dana Alokasi Khusus ( DAK) dari Perintah Pusat yang sudah di tetapkan dalam APBN 2023 bahkan sudah dilengkapi dengan Peraturan Menteri dan Petunjuk Taknis pelaksanaannya,

Bagaimana Pemda Maluku Tengah mempertanggung jawabkan  penggunaan anggaran DAK Nonfisik dari APBN ini kepada Pemerintah Pusat, sementara Para Guru Belum mendapatkan dana tunjangan sertivikasi  guru.

Pasal 25 PMK, Penyaluran Dana Tunjangan Guru ASN dilaksanakan secara Triwulan, dengan Ketentuan sebagai berikut,;

  1. Triwulan I, disalurkan sebesar 30% dari pagu alokasi, Paling cepat bulan Maret tahun anggaran berjalan.
  2. Triwula II, disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi, Paling cepat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
  3. Triwula III, disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi, Paling cepat bulan September tahun anggaran berjalan.
  4. Triwula IV, disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi, Paling cepat bulan November tahun anggaran berjalan.

Infonegerinews mencoba melakukan konfirmasi terkait Realisasi penyaluran DAK non fisik khususnya untuk Tunjangan Penghasilan Guru yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Maluku Tengah  telah mencapai berapa persen dari pagu anggaran Dak Non Fisik Sejak Januari hingga  Desember 2023 , Konfirmasi dengan KPPN Apakah sudah menyalurkan seluruhnya pagu anggaran ini Ke Kas Daerah Pemda Maluku Tengah ataukah Belum. Sampai berita ini dipublis belum terhubungi.

Pasal 35 PMK, ayat 1 (satu) menyebutkan  Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menyalurkan DAK NONFISIK kepada masing-masing penerima paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya DAK NONFISIK di  Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Kalau merujuk pada Pasal 35 PMK, maka Penyaluran Dana DAK Nonfisik oleh Pemda Maluku Tengah sudah tidak sesuai lagi , karena sudah melewati batas penyaluran 14 dan sekarang sudah Tahun anggaran 2024.

Bagaimana dengan Pajak Para guru Penerima sertvikasi ini, apakah sudah disetor ke Negara ataukah belum. Sebab Ketentuan Perpajakan Penerima tunjangan profesi dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 17 Permen Mendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022 menyatakan, 
Penerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Berdasarkan Pasal 41 PMK 24.7/2022,  maka Pj Bupati Maluku Tengah harus bertanggung Jawab secara formal maupun Materiil terhadap Tidak Tersalurnya Dana Tunjangan Sertivikasi Guru Tahun 2023 kepada Para Guru di Kabupaten Maluku Tengah, simak pasal ini;

  1. Kepala Daerah bertanggung jawab secara Formal dan Materiil  atas Penggunaan DAK Nonfisik
  2. DAK Non Fisik digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi  kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  3. Penggunaan DAK Nofisik oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan,efisien,ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  4. Pelaksanaan DAK Nonfisik di daerah berpedoman pada petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh Kementeriab.

Kami Berharap Polda Maluku yang sementara Memeriksa Kasus ini untuk secara profesional mengusut sampai ke akar-akarnya, karena sangat merugikan Negara dan Para Guru, ungkat Faisal aktivis Mahasiswa di Masohi. ( INN-AR-01)

 

 

 

 

 

 

Info Negeri News

PT Media Antar Nusa - Terkini, Jujur, dan Derpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terkait