Goresan Redaksi

Program prioritas adalah kerja nyata yang terukur, selaras dengan janji kampanye serta visi-misi kepala daerah saat mencalonkan diri

—————————

INFO NEGERI NEWS—Setahun sudah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Tengah berjalan. Waktu satu tahun memang belum cukup untuk menuntaskan seluruh persoalan daerah, namun cukup untuk menunjukkan arah, komitmen, dan prioritas pembangunan. Sayangnya, hingga hari ini publik masih bertanya: apa saja program prioritas yang benar-benar telah dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?

Masyarakat Maluku Tengah tidak membutuhkan seremoni semata. Program prioritas bukanlah sekadar menggunting pita, membuka acara, atau menyampaikan ucapan selamat di berbagai momentum kegiatan. Program prioritas adalah kerja nyata yang terukur, selaras dengan janji kampanye serta visi-misi kepala daerah saat mencalonkan diri.

Publik Butuh Transparansi dan Arah Pembangunan

Dunia pemerintahan di Maluku Tengah terasa sepi. Minim publikasi capaian, kurangnya laporan kinerja yang komprehensif, serta absennya pemaparan program unggulan membuat masyarakat sulit menilai progres pemerintahan. Padahal, di era keterbukaan informasi, akuntabilitas adalah fondasi utama kepercayaan publik.

Sebagai perbandingan, di Kota Ambon, Wali Kota secara terbuka memaparkan realisasi 17 program prioritas dalam satu tahun kepemimpinannya. Transparansi semacam ini penting, bukan untuk pencitraan, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

Maluku Tengah pun membutuhkan langkah serupa: menyampaikan secara terbuka program apa yang menjadi prioritas, berapa anggaran yang dialokasikan, sejauh mana progresnya, serta apa dampaknya bagi masyarakat.

Pelayanan Publik Menurun, RSUD Masohi Jadi Sorotan

Di sektor pelayanan publik, kabar yang beredar justru memprihatinkan. Penilaian pelayanan publik yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menunjukkan adanya penurunan kualitas pelayanan.

Sorotan tajam juga tertuju pada manajemen pelayanan di RSUD Masohi. Keluhan masyarakat tentang kehabisan obat, pasien BPJS yang harus membeli obat di luar rumah sakit, hingga buruknya tata kelola pelayanan menjadi isu yang terus berulang. Ironisnya, persoalan ini telah lama disampaikan masyarakat, namun hingga kini belum terlihat langkah evaluasi tegas terhadap manajemen rumah sakit.

Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat. Jika rumah sakit daerah saja tidak mampu menjamin ketersediaan obat, lalu di mana letak prioritas pembangunan kesehatan?

Birokrasi Penuh PLT, Cermin Lemahnya Penataan Manajemen

Masalah lain yang tak kalah serius adalah carut-marut birokrasi. Banyak jabatan strategis diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT). Kepala bidang menjadi PLT asisten, camat menjadi PLT kepala dinas, dan seterusnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang stabilitas dan efektivitas manajemen pemerintahan.

Birokrasi yang terlalu lama diisi oleh PLT berpotensi melemahkan pengambilan keputusan, menghambat inovasi, dan menurunkan kepercayaan publik. Pemerintahan yang kuat membutuhkan struktur yang definitif, profesional, dan berbasis kompetensi.

Rehabilitasi Pendopo di Tengah Efisiensi Anggaran

Sorotan publik juga mengarah pada pembangunan rehabilitasi Pendopo Bupati yang menelan anggaran miliaran rupiah. Kebijakan ini dinilai kurang sensitif, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Di saat masyarakat mengeluhkan kekurangan obat di rumah sakit, anggaran besar justru dialokasikan untuk rehabilitasi bangunan pendopo. Publik tentu bertanya: apakah ini prioritas yang mendesak? Bukankah anggaran tersebut bisa dialihkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan, pengadaan obat, atau peningkatan fasilitas publik lainnya?

Tahun Kedua: Momentum Evaluasi dan Pembenahan

Memasuki tahun kedua kepemimpinan, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah memiliki momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Beberapa langkah yang mendesak dilakukan antara lain:

1. Mengevaluasi total manajemen RSUD Masohi dan memastikan ketersediaan obat serta pelayanan yang layak bagi pasien.

2. Menata ulang birokrasi dengan mengisi jabatan strategis secara definitif dan profesional.

3. Menyusun serta mempublikasikan secara terbuka program prioritas daerah .

4. Menyesuaikan belanja daerah agar benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Tagar “Maluku Tengah Bangkit” bukan sekadar slogan. Ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, kerja terukur, dan hasil nyata. Masyarakat Maluku Tengah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi mereka berhak atas pemerintahan yang transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Satu tahun telah berlalu. Kini saatnya bekerja lebih keras, lebih terbuka, dan lebih berani mengambil keputusan demi masa depan Maluku Tengah yang benar-benar bangkit. (INN)