Di Balik Gemerlap Yacht Race, LSM Pukat Seram Pertanyakan Nilai Ekonomi bagi Masyarakat Malteng
—————————————
INFO NEGERI NEWS — Pelaksanaan agenda “Darwin to Banda Yacht Race” mulai menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak mendorong agar kegiatan ini dikaji secara terbuka, terutama terkait manfaat ekonomi dan dasar kebijakan yang melandasinya.
Ketua LSM Pukat Seram, Fahri Asyatri, menyampaikan pandangannya bahwa masyarakat pada dasarnya mendukung pengembangan pariwisata, namun berharap setiap kegiatan benar-benar memberikan dampak nyata.
“Masyarakat tentu tidak menolak kegiatan pariwisata, tetapi yang lebih dibutuhkan adalah program yang menghadirkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat Maluku Tengah,” ujarnya.
Fahri juga menekankan pentingnya transparansi. Ia menyarankan agar pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka apakah agenda tersebut telah masuk dalam Kalender Event Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah, Kalender Event Pemerintah Provinsi Maluku, maupun agenda nasional.
“Jika kegiatan ini menggunakan dukungan anggaran daerah, maka masyarakat berhak mengetahui dasar perencanaannya serta potensi manfaatnya,” tambahnya.
Selain itu, Fahri mengingatkan agar setiap kegiatan pariwisata tetap berbasis pada kajian yang matang, termasuk potensi dampaknya terhadap peningkatan pendapatan daerah maupun kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di wilayah Banda.
Sorotan Etika dan Kapasitas Kehadiran Pejabat
Di sisi lain, perhatian juga muncul dari kalangan aktivis terkait kehadiran sejumlah pejabat dalam agenda tersebut. Aktivis PMII Maluku Tengah secara sopan mempertanyakan kehadiran salah satu Anggota KPU RI yang juga merupakan istri Bupati Maluku Tengah.
Pertanyaan yang disampaikan lebih menekankan pada aspek kapasitas dan peran resmi dalam kegiatan tersebut, mengingat pejabat lembaga negara memiliki aturan terkait tugas dan perjalanan dinas.
“Perlu ada kejelasan, apakah kehadiran tersebut dalam kapasitas tugas resmi kelembagaan atau dalam konteks pribadi sebagai pendamping kepala daerah,” ujar salah satu aktivis.
Sebagai bentuk saran konstruktif, ia menyampaikan bahwa apabila kehadiran tersebut lebih bersifat pendampingan terhadap kepala daerah dalam agenda pemerintahan, maka sebaiknya dipertimbangkan penyesuaian peran agar tidak menimbulkan persepsi publik yang beragam.
“Jika ingin mendampingi secara penuh dalam kegiatan pemerintahan daerah, maka akan lebih tepat apabila peran tersebut dijalankan dalam kapasitas sebagai Ketua TP-PKK Kabupaten Maluku Tengah,” ujarnya.
Pandangan ini disampaikan sebagai bagian dari dorongan agar prinsip profesionalitas, etika jabatan, dan tata kelola pemerintahan yang baik tetap terjaga.
Meski menuai kritik, sebagian pihak juga melihat bahwa kegiatan seperti yacht race berpotensi menjadi sarana promosi pariwisata internasional jika dikelola dengan baik, terukur, dan berkelanjutan.
Karena itu, publik berharap Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dapat memberikan penjelasan yang komprehensif, termasuk tujuan, manfaat ekonomi, serta strategi jangka panjang dari kegiatan tersebut.
Keseimbangan antara promosi daerah dan kepentingan masyarakat menjadi hal utama.
Setiap kebijakan diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat. (INN-AS)
