INFONEGERINEWS,MASOHI-Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Maluku dalam rangka serah terima jabatan penjabat Bupati Maluku Tengah, sabtu (17/09/22) di gedung Rapat DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy dalam pidatonya menyampaikan beberapa program strategis sesuai arahan Gubernur pada saat pelantikannya di lantai 7 kantor gubernur Maluku (12/09/22) akan dilaksanakan pada kepemimpinannya sebagai penjabat Bupati Maluku Tengah dengan tujuan utamanya mensejahterakan rakyat dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Dalam pelantikan bapak Gubernur telah memberikan arahan sebagai petunjuk untuk saya patuhi melakukannya demi untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah. karena itu selaku penjabat Bupati, Arahan Gubernur ini telah saya rumuskan melalui sejumlah program kegiatan strategis yang akan saya koordinasikan dan sinkronisasikan pada setiap organisasi perangkat daerah dimana hasilnya tertuang dalam agenda kerja penjabat Bupati”
Dalam pidatonya Muhammat Marasabessy yang juga ketua ICMI Maluku ini akan bekerja bersama pimpinan dan anggota DPRD sebagai mitra dalam mewujudkan program strategisnya demi kesejahteraan masyarakat di Maluku Tengah.
” Saya akan bersama pimpinan dan anggota DPRD , sebab DPRD sebagai mitra strategis pemerintah, sehingga komunikasi, koordinasi serta kolaborasi antara eksekutif dan legislatif akan saya lakukan. Hal ini sangat penting karena suara DPRD adalah aspirasi dari Masyarakat Maluku Tengah” ,
Dalam melaksanakan tugasnya penjabat Bupati akan menyelesaikan beberapa agenda masalah prioritas yaitu batas daerah, petuanan adat, pengungsi , pengangkatan kepala desa dan urusan pemerintahan negeri
“Sesuai dengan arahan gubernur Maluku akan saya menyelesaikan beberapa masalah yang antara lain masalah batas daerah, petuanan adat, pengungsi, kemudian pengangkatan kepala desa dan urusan pemerintahan negeri. untuk itu saya akan membentuk tim asistensi untuk mendukung agenda ini”.
Interupsi Anggota DPRD
Paripurna Istimewa DPRD ini diwarnai dengan sejumlah interupsi dari beberapa anggota. Mereka menyoroti masalah bobroknya birokrasi di Maluku Tengah yang harus dievaluasi kembali oleh penjabat Bupati.
Subhan Nur Patta dari Partai Amanat Nasional dengan tegas menyampaikan kepada penjabat Bupati untuk mengevaluasi pengangkatan pejabat yang baru saja dilantik di pemda Maluku tengah. dia mengatakan sesuai dengan kewenangannya dapat memutasi dan memecat pegawai yang tertuang dalam Surat Edaran Mendagri nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022. Bahkan dia kecewa dengan pengangkatan seorang mantan Narapidana dilantik sebagai Kepala RSU Masohi oleh Tuasikal Abua.
” Saya minta penjabat Bupati mengevaluasi kembali pelantikan pejabat di pemda maluku tengah ini. sesuai dengan Surat Edaran Mendagri 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022. Masa seorang mantan Narapidana bisa dilantik menjadi kepala RSU. ini harus di evaluasi pejabat yang ada di Pemda maluku tengah ini”
Djailan Tomagola dari Partai Demokrat mempersoalkan masalah pembangunan RSU Masohi yang tidak sesuai, masalah pendidikan dan mutasi guru serta masalah pembangunan fisik lainnya. menurutnya penjabat bupati harus mengevaluasi hal ini, karena berdampak cukup besar.
” Ada salah satu kepala sekolah inpres di kasuari dimutasi, sekolah ini adalah pemandu gugus bahkan hanya dia sendiri memenuhi syarat dan dia disenangi oleh orang tua dan masyarakat disana, kalau dia dimutasi otomatis sekolah itu tutup. Bagaimana kebijakan seperti ini. kemudian ma;asah pembangunan RSU Masohi, tolong dievaluasi karena tidak sesuai.”
Abdul Kadir Selano dari Partai Amanat Nasional, mendukung dan mengapresiasi rencana program akan dilaksanakan oleh penjabat Bupati Maluku Tengah dan menyoroti masalah Tone Tanah yang status desanya sampai sekarang belum jelas.
” saya mengapresiasi dan mendukung rencana program penjabat bupati Malteng, hanya saja masalah Tone Tanah mohon dilihat statusnya sehingga sehingga statusnya bisa jelas”.
Masukan lain datangnya dari para aktivis di Maluku tengah, mereka mengapresiasi dan mendukung penuh rencana program yang akan dilaksanakan oleh penjabat Bupati Maluku Tengah.
Imran Kilian, Aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Maluku Tengah menyampaikan dukungannya kepada penjabat Bupati untuk bersama membangun Malteng dan menyampaikan masukannya menyangkut keadilan bantuan perguruan tinggi di Maluku Tengah
” Kami mendukung penuh program penjabat Bupati Maluku Tengah. Mohon Adil dan bijaksana dalam membangun Malteng. Jangan seperti sebelumnya, hanya memberikan bantuan milyaran rupiah kepada Politeknik Ambon setiap tahun berturut-turut bahkan menjadi temuan BPK RI, sedangkan 5 Perguruan Tinggi yang ada di Maluku Tengah tidak tersentuh sedikitpun seperti STIKIP, STIA, STISIP, STIH dan STAI”. ( Red: INN)
