Kejaksaan harus berani menetapkan tersangka yang benar-benar bertanggung jawab. Jangan lindungi Aktornya. Karena akar masalah
GORESAN REDAKSI Apakah APBD Perubahan 2023 disusun secara sah atau justru lahir dari mekanisme yang
Sebagai Pj Bupati dan Sekda, Rakib Sahubawa berada pada simpul kendali kebijakan anggaran dan pengawasan
“Jika ada dugaan dana dipotong atau diminta disetor kepada oknum—baik itu anggota DPRD, pejabat Pemda,
Jaksa jangan tebang pilih. Kalau verifikasi tidak dilakukan, lalu siapa yang menetapkan nama kelompok penerima?
Ketiadaan verifikasi administratif adalah pelanggaran serius dalam tata kelola keuangan negara Dengan adanya temuan BPK
Kami meminta Kejaksaan Tinggi Maluku membuka pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan sertifikasi guru dan tunjangan hari
Mens Rea TAPD Jadi Fokus Penyidikan Perubahan SK Bupati terkait penerima bansos yang sampai tiga
INFO NEGERI NEWS– — Dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) pada Dinas Koperasi Kabupaten Maluku