Struktur yang Menyimpang: Ketika Operator Bansos Berpindah dari Dinas Koperasi, Apa yang Sebenarnya Terjadi? Jejak Mens Rea Terbaca. Siapa Pengendali?
————————————————————-
INFO NEGERI NEWS — Penanganan dugaan korupsi bansos Rp9,7 miliar di Maluku Tengah memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan. Di tengah penggeledahan dan penyitaan barang bukti kunci, publik justru dihadapkan pada satu kejanggalan serius: program Dinas Koperasi dan UKM diduga dijalankan oleh operator dari Baplitbangda.
Situasi ini tidak hanya menimbulkan tanda tanya administratif, tetapi juga mengarah pada dugaan skema terstruktur yang perlu dibongkar secara hukum.
Sementara itu, langkah Kejaksaan Negeri Maluku Tengah yang belum menetapkan tersangka meski bukti terus menguat, semakin memicu tekanan publik.
HP Disita: Kunci Membuka Aktor di Balik Layar
Penggeledahan yang dilakukan penyidik menghasilkan barang bukti penting berupa alat elektronik (HP) milik operator bansos dari lingkungan Baplitbangda.
Dalam perspektif hukum, ini bukan sekadar barang sitaan biasa. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:
- Pasal 184 ayat (1) → alat bukti sah
- Pasal 188 ayat (1) dan (2) → petunjuk dari persesuaian fakta
Dalam praktik peradilan, termasuk yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:
- Putusan No. 42 K/Kr/1965 → petunjuk dari rangkaian fakta
- Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010 → bukti elektronik sah
- Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 → komunikasi membuktikan peran
Artinya, HP yang disita dapat menjadi alat bukti utama untuk menjerat pelaku, termasuk aktor intelektual. Hasil analisis HP diduga berpotensi mengungkap secara terang:
- Alur komunikasi internal bansos
- Instruksi langsung dari pihak tertentu
- Perubahan daftar penerima bantuan
- Dugaan pengkondisian kelompok
Jika ditemukan adanya perintah memasukkan kelompok tertentu, maka hal tersebut dapat memenuhi unsur:
- Pasal 3 → penyalahgunaan kewenangan
- Pasal 2 ayat (1) → perbuatan melawan hukum
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kejanggalan Utama: Mengapa Baplitbangda Jadi Operator?
Fakta paling mencolok dalam perkara ini adalah: Operator bansos bukan dari Dinas Koperasi dan UKM, melainkan dari Baplitbangda.
Secara hukum administrasi, kondisi ini tidak lazim dan menimbulkan pertanyaan serius:
- Apa dasar hukum penunjukan tersebut?
- Siapa yang memberi perintah?
- Mengapa kewenangan teknis dialihkan?
Jika tidak ada dasar legal, maka ini dapat dikualifikasikan sebagai:
- Penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3 UU Tipikor)
- Perbuatan melawan hukum (Pasal 2 UU Tipikor)
Bahkan, dalam perspektif pidana, kondisi ini mengarah pada mens rea—indikasi adanya niat atau desain sejak awal.
Sejumlah fakta yang telah terungkap:
- Sekitar 400 saksi telah diperiksa
- SK Pj Bupati 6 November 2023 diduga tanpa verifikasi penerima
- Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku
- Dugaan pelanggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023
- Dugaan tidak adanya paripurna DPRD dalam pembahasan KUA, PPAS, APBD Perubahan
- Barang bukti elektronik (HP) telah diamankan
Dalam praktik dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia: Minimal dua alat bukti sudah cukup untuk menetapkan tersangka.
Artinya, secara hukum, perkara ini diduga telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk naik ke tahap penetapan tersangka.
Pertanyaan Keras Publik: Apa Lagi yang Ditunggu?
Ketika bukti semakin jelas, tetapi penetapan tersangka belum dilakukan, maka publik mulai mempertanyakan:
Apakah ini murni kehati-hatian, atau ada faktor lain di luar hukum?
Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Ia lahir dari ketimpangan antara bukti dan tindakan.
Kasus ini telah berubah menjadi lebih dari sekadar perkara bansos. Ini adalah ujian integritas penegakan hukum.
HP yang disita diyakini menyimpan: Perintah , Relasi kekuasaan dan Pola distribusi kepentingan
Dalam banyak putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, justru dari bukti seperti inilah aktor intelektual berhasil diungkap dan dihukum.
Kini publik tidak lagi menunggu klarifikasi. Publik menunggu tindakan. Karena jika bukti sudah kuat, maka hukum hanya punya dua pilihan: bertindak tegas — atau kehilangan kepercayaan rakyat. (INN)
