INFONEGERINEWS.COM- – Rencana Bupati Maluku Tengah merevitalisasi kolam renang di kawasan Kota Masohi kembali menuai kritik keras. Ketua LSM Pukat Seram, Fahri, menilai kebijakan tersebut berpotensi hanya menjadi proyek seremonial yang tidak menyentuh persoalan mendasar keuangan daerah.
Menurut Fahri, revitalisasi kolam renang memang dapat dibungkus sebagai upaya peningkatan PAD melalui retribusi, namun tanpa perhitungan ekonomi yang rasional, kebijakan itu justru berisiko menjadi beban baru bagi APBD.
“Revitalisasi itu proyek. Kontraktor pasti bersyukur, apalagi kalau paketnya penunjukan langsung. Tapi pertanyaannya, apakah pendapatan kolam renang sebanding dengan biaya revitalisasi dan pemeliharaan? Jangan sampai ini hanya memindahkan uang daerah ke proyek, sementara PAD tidak signifikan,” tegas Fahri.
Ia menilai pola pembangunan seperti ini menunjukkan kecenderungan kepala daerah lebih fokus pada proyek fisik ketimbang pembenahan kebocoran PAD yang nilainya jauh lebih besar dan berdampak langsung pada penyelamatan keuangan daerah.
Fahri secara terbuka mengingatkan bahwa kebocoran PAD di sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tahun 2024 telah terjadi jauh sebelum Bupati dilantik, dan hingga kini belum ditangani secara serius.
“Kami sudah berkali-kali ingatkan dengan data yang akurat. Kalau Bupati serius membenahi sektor PPJ, lebih dari Rp1 miliar bisa diselamatkan. Tapi anehnya, yang dikejar justru proyek revitalisasi kolam renang,” sindirnya.
Tak hanya itu, Fahri juga menyoroti ketimpangan kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada pelayanan dasar masyarakat. Ia mencontohkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menaikkan tarif retribusi sampah hingga dua kali lipat, namun justru memangkas gaji tenaga harian lepas (THL) hingga 40 persen.
“Retribusi naik, pelayanan menurun, kesejahteraan petugas dipangkas. Ini kegagalan kebijakan. Sektor kebersihan lingkungan jauh lebih urgen daripada pariwisata dalam kota, tapi justru dikorbankan,” ujarnya.
Ia menilai jika kondisi ini dibiarkan, maka pelayanan persampahan akan semakin terganggu dan masyarakat kembali menjadi korban dari kebijakan anggaran yang tidak berorientasi kebutuhan riil.
Lebih jauh, Fahri mempertanyakan komitmen Bupati dalam menghadirkan inovasi nyata untuk mendongkrak PAD. Ia menyebut pembentukan Perusahaan Daerah (Perusda) sebagai solusi strategis yang hingga kini hanya berhenti di wacana.
“Rencana Perusda sudah dibahas sejak 2023, tapi sampai sekarang nihil. Padahal Bupati punya kuasa besar untuk itu. Kalau mau Malteng bangkit, bentuk Perusda dan kelola potensi daerah secara profesional. Jangan hanya kebijakan tambal sulam, tiba saat tiba akal,” kritiknya tajam.
Fahri menegaskan, jika arah pembangunan daerah terus didominasi proyek tanpa pembenahan struktural PAD dan pelayanan dasar, maka revitalisasi apa pun hanya akan menjadi etalase politik tanpa dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah. (INN-AS)
