Persoalan hukum sering tidak tuntas sehingga memunculkan kesan bahwa Maluku Tengah seolah kebal hukum. Jaksa
APBD 2023 Diselimuti Misteri, Dugaan Penyimpangan Proyek DAK Dinkes Maluku Tengah Mengarah ke Pelanggaran Hukum;
Kasus ini jelas dan terbuka untuk publik; jaksa harus tegas, profesional, dan tanpa kompromi, memastikan
Yurisprudensi MA Bicara: Bansos Tanpa Verifikasi Berpotensi Jadi Penyalahgunaan Wewenang di Malteng. —————————————————- INFO NEGERI
Kejaksaan harus berani menetapkan tersangka yang benar-benar bertanggung jawab. Jangan lindungi Aktornya. Karena akar masalah
GORESAN REDAKSI Apakah APBD Perubahan 2023 disusun secara sah atau justru lahir dari mekanisme yang
Sebagai Pj Bupati dan Sekda, Rakib Sahubawa berada pada simpul kendali kebijakan anggaran dan pengawasan
“Jika ada dugaan dana dipotong atau diminta disetor kepada oknum—baik itu anggota DPRD, pejabat Pemda,
Jaksa jangan tebang pilih. Kalau verifikasi tidak dilakukan, lalu siapa yang menetapkan nama kelompok penerima?
Ketiadaan verifikasi administratif adalah pelanggaran serius dalam tata kelola keuangan negara Dengan adanya temuan BPK